write4ourfuture

  " Tak gadang bisa urip mulya Dadiya wanita utama Ngluhurke asmane wong tuwa  Dadiya pendekare bangsa..." Tembang Lelo Ledung ini merupakan wujud doa yang selaras dengan nilai perjuangan para Wiji Kendeng. Sabtu, 18 Januari 2025, yang mana "pasaran kliwon" menurut tanggalan jawa, para sedulur sikep dekat kaki pegunungan Kendeng menapaki kaki untuk "Nyiwer Kendeng Lamporan Singkir Omo". Apa itu "Nyiwer Kendeng Lamporan Singkir Omo"? Yap, menurut yang disampaikan para warga ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh petani di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah, serta untuk mengusir hama pertanian dalam bentuk eksploitasi batuan semen di Pegunungan Kendeng yang berdampak buruk bagi kehidupan sedulur sikep.  Lantas, Apa itu Sedulur Sikep? Dalam diskusi siang itu di Omah Kendeng, Pak Gunretno menyampaikan, "Nilai kami para sedulur sikep itu ada: demen, becik, ru...

[Unsplash/Eirmann] Hubungan antara korupsi dengan pengerukan sumber daya alam yang mengerucut pada krisis iklim, tentu sangat lekat. Jika kita mengamati kasus Harvey Moeis, ia menerima uang pengamanan dari beberapa perusahaan sebesar 500 sampai 750 USD per ton. Hal itu seolah-olah dicatat sebagi Corporate Social Responsibility yang dikelola oleh perusahaan milik Harvey yaitu PT Refined Bangka Tin. Harvey menerima uang yang merupakan kerja sama antara perusahaan yang terkena kasus tersebut dengan PT Timah Tbk. Uang itu lalu dicuci oleh perusahaan milik Helena yang bernama PT Quantum Sykline Exchange.  Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui asal muasal dari tindakan korupsi tersebut karena sumber daya alam yang melimpah yang hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang memiliki strategi licik untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Produksi timah yang merupakan energi kotor merupakan keuntungan bagi perusahaan swasta maupun negara. Inilah yang merupakan State Capture atau oligarki....

  Menjalani asa setelah berhari-hari bergumul dengan list keseharianku. Melompat sana-sini dari satu tempat ke tempat lain. Satu kota ke kota lain.  Mungkin terlihat lelah. Tapi itu yang aku butuhkan dalam hidup. Daya pantik energi yang adalah bersastra dan bersuara menuntut keadilan lingkungan, aku jalani hanya dalam rentang waktu kurang dari 24 jam.  Rasanya seperti terjebak dalam jarum detik jam yang bergerak mengikuti arah mata angin. Tapi bedanya, aku mengikuti intuisiku secara penuh. Menelusuri Jakarta dan menyusuri Semarang. Banyak manusia dan alam yang kujumpai, membuatku tersenyum dalam menyenandungkan makna bersyukur pada Tuhan dan semesta.  Di pinggir jendela menatap hamparan kebun berbatasan dengan garis pantai. Melamun di kereta sambil duduk di kursi ekonomi, tempat orang berlalu-lalang kedinginan dan berpeluh ketidaknyamanan.  Walau yang kukonsumsi produk untuk kelas rakyat bawah, tapi aku bermimpi tak ingin ada peletakan petaka seperti itu. Kita ...

Miris dan menimbulkan dilema di masyarakat, "Masyarakat Pundenrejo kan  ga punya sertifikat tanah. Nah, secara bukti yang lebih legal adalah yang punya sertifikat tanah donk ?" Sontak, aku juga bingung kala itu.  Tapi, berkat beberapa pihak yang memberikan penjelasan bahwa lebih penting konstitusi yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dasar 1945 dan kemudian mengacu kepada  Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) daripada peraturan di bawahnya yang mengatur kepemilikan sertifikat tanah  masyarakat.  1. Utamakan Lex superior derogate legi inferiori untuk kemakmuran rakyat  Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Undang-undang yang lebih tinggi dari permasalahan sertifikat tanah ini yaitu UU Pasal 33 UUD 1945, hal itu berbunyi, "Bumi dan ai...

  (Malam perlawanan sebelum penanaman) Malam itu, bulan menyinari aktivitas warga Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati yang berkumpul sejak sore hingga pukul 22.00 WIB. Jumat, 27 September 2024 silam, belasan mahasiswa, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dan warga menggelar pertunjukkan seni. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap PT Laju Perdana Indah (LPI) yang sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan garapan petani Pundenrejo. Pasalnya, pada tanggal 27 September 2024, Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI sudah habis. Malam pertunjukkan seni yang sebagai bentuk protes warga, diisi oleh berbagai penampilan yang menyanyikan nafas perjuangan. Mulai dari Koalisi Anak-anak Pundenrejo, Sastra Sastro, pemaparan lukisan dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, hingga puisi yang dipersembahkan oleh beberapa mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) bertemakan perjuangan petani.   “ Di kampung kami tanah-tanah dikutuk, tetangga digusur, y...

Sumber: Jakartanicus Kakiku melangkah pasti setiap datang sore hari menuju depan bangunan putih biang oligarki yang monarki. Sambil menuruni transportasi umum masyarakat kelas pekerja, aku selalu bertanya dalam hati, “Mengapa setiap datang ke Aksi Kamisan selalu hujan ya?”. “Biarlah alam yang menjawabnya,” gumamku. Ya, memang biasanya setiap liburan, aku kembali ke rumah di Jakarta dan aku usahakan untuk hadir ke Aksi Kamisan, setelah sebelumnya mengenal Aksi Kamisan Semarang. Belajar dan berempati tentang berbagai kasus kemanusiaan yang diabaikan oleh negara membuatku merasakan harmoni yang sama ketika terpanggil untuk menuntut negara pada Aksi Kamisan, dimanapun aku berada.  Menyuarakan isu kerusakan lingkungan di Semarang menjadi sumber ketertarikanku untuk bersolidaritas menyuarakan hak tempat hidup yang layak bagi setiap manusia.  Tenggelamnya pesisir Semarang akibat gencarnya pembangunan industri dan tol laut di Semarang, mengorbankan lebih dari 7 dusun yang kini hilang ...