write4ourfuture

Malam yang riuh dari dinding kereta. Ia coba mencumbu tubuhku yang penuh waspada akan hari di depan.  Ini aku, panggil saja semaumu. Karena aku sejujurnya bukan siapa-siapa. Seringkali ego melanda, membutakan mata, menyingkirkan yang seharusnya di depan.  Aku seringkali terekam oleh luapan ambisiku. Entah mulai darimana, ya? Baiklah, aku akan memulainya dari yang paling aku ingat dalam benang tipis ingatanku.  Bagian satu: "Ber-" Seperti lirik sebuah lagu, "Sungguh aneh tapi nyata,.."  Ya, dengan kesadaran diri aku baru sekarang berani menyatakannya bahwa aku telah berjalan dari Semarang ke Yogyakarta dengan berjalan kaki.  Bersama salah satu kawanku yang saat itu kita sama gilanya dengan siput di film "turbo". Kita tetap memilih untuk bertarung walau dunia tengah berada dalam gempuran kecepatan.  Jika kita melihat penunjuk arah secara daring, kurang lebih jaraknya dari Kabupaten Semarang yaitu Bawen hingga perbatasan Magelang dan Yogyakarta yaitu Tugu Ire...

  Sebagai warga +62, mendapatkan informasi tentang kritik terhadap pemerintah menjadi hal yang tidak asing. Mulai dari postingan berisikan berbagai data yang menunjukkan penurunan grafik kualitas udara, anggaran pendidikan yang dipangkas, kebijakan gas elpiji yang mengakibatkan kelangkaan, candaan satir kritik kebijakan, dan postingan berskala serius lainnya. Hal itu hanya memantik anxiety dari diriku. Belum lagi aku membacanya saat dalam kondisi macet di jalanan menuju kampus, sekolah atau tempat kerja. Ajang saling beradu argumen, menjelekkan pihak lain, bercanda satir, yang ada di kolom komentar guna ditujukan untuk pemerintah maupun pihak lain, seringkali mendistraksi pikiranku saat scrolling sosial media.  Tak hanya saat scrolling, tapi juga saat kita belajar lebih dalam tentang kebijakan itu, seakan‐akan bertanya, “Kapan Indonesia bisa damai?”. Ruang digital itu bisa saja disebut demokrasi dan baik untuk kemajuan dan perbaikan pemerintah. Tapi, seringkali kebijakannya ja...

  " Tak gadang bisa urip mulya Dadiya wanita utama Ngluhurke asmane wong tuwa  Dadiya pendekare bangsa..." Tembang Lelo Ledung ini merupakan wujud doa yang selaras dengan nilai perjuangan para Wiji Kendeng. Sabtu, 18 Januari 2025, yang mana "pasaran kliwon" menurut tanggalan jawa, para sedulur sikep dekat kaki pegunungan Kendeng menapaki kaki untuk "Nyiwer Kendeng Lamporan Singkir Omo". Apa itu "Nyiwer Kendeng Lamporan Singkir Omo"? Yap, menurut yang disampaikan para warga ini adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh petani di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah, serta untuk mengusir hama pertanian dalam bentuk eksploitasi batuan semen di Pegunungan Kendeng yang berdampak buruk bagi kehidupan sedulur sikep.  Lantas, Apa itu Sedulur Sikep? Dalam diskusi siang itu di Omah Kendeng, Pak Gunretno menyampaikan, "Nilai kami para sedulur sikep itu ada: demen, becik, ru...

[Unsplash/Eirmann] Hubungan antara korupsi dengan pengerukan sumber daya alam yang mengerucut pada krisis iklim, tentu sangat lekat. Jika kita mengamati kasus Harvey Moeis, ia menerima uang pengamanan dari beberapa perusahaan sebesar 500 sampai 750 USD per ton. Hal itu seolah-olah dicatat sebagi Corporate Social Responsibility yang dikelola oleh perusahaan milik Harvey yaitu PT Refined Bangka Tin. Harvey menerima uang yang merupakan kerja sama antara perusahaan yang terkena kasus tersebut dengan PT Timah Tbk. Uang itu lalu dicuci oleh perusahaan milik Helena yang bernama PT Quantum Sykline Exchange.  Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui asal muasal dari tindakan korupsi tersebut karena sumber daya alam yang melimpah yang hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang memiliki strategi licik untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Produksi timah yang merupakan energi kotor merupakan keuntungan bagi perusahaan swasta maupun negara. Inilah yang merupakan State Capture atau oligarki....

  Menjalani asa setelah berhari-hari bergumul dengan list keseharianku. Melompat sana-sini dari satu tempat ke tempat lain. Satu kota ke kota lain.  Mungkin terlihat lelah. Tapi itu yang aku butuhkan dalam hidup. Daya pantik energi yang adalah bersastra dan bersuara menuntut keadilan lingkungan, aku jalani hanya dalam rentang waktu kurang dari 24 jam.  Rasanya seperti terjebak dalam jarum detik jam yang bergerak mengikuti arah mata angin. Tapi bedanya, aku mengikuti intuisiku secara penuh. Menelusuri Jakarta dan menyusuri Semarang. Banyak manusia dan alam yang kujumpai, membuatku tersenyum dalam menyenandungkan makna bersyukur pada Tuhan dan semesta.  Di pinggir jendela menatap hamparan kebun berbatasan dengan garis pantai. Melamun di kereta sambil duduk di kursi ekonomi, tempat orang berlalu-lalang kedinginan dan berpeluh ketidaknyamanan.  Walau yang kukonsumsi produk untuk kelas rakyat bawah, tapi aku bermimpi tak ingin ada peletakan petaka seperti itu. Kita ...

Miris dan menimbulkan dilema di masyarakat, "Masyarakat Pundenrejo kan  ga punya sertifikat tanah. Nah, secara bukti yang lebih legal adalah yang punya sertifikat tanah donk ?" Sontak, aku juga bingung kala itu.  Tapi, berkat beberapa pihak yang memberikan penjelasan bahwa lebih penting konstitusi yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dasar 1945 dan kemudian mengacu kepada  Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) daripada peraturan di bawahnya yang mengatur kepemilikan sertifikat tanah  masyarakat.  1. Utamakan Lex superior derogate legi inferiori untuk kemakmuran rakyat  Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Undang-undang yang lebih tinggi dari permasalahan sertifikat tanah ini yaitu UU Pasal 33 UUD 1945, hal itu berbunyi, "Bumi dan ai...