Aparat Keamanan Keparat: Siksa Papua, Wujud Pelanggaran Hak Asasi Manusia

 

Sumber: HIPMAPAS


Tepat pada 30 Maret 2024, Himpunan Pelajar & Mahasiswa Papua Kota Semarang (HIPMAPAS), melakukan aksi di depan gedung Polda Jawa Tengah. Aksi tersebut berjudul “Hentikan Kekerasan, Berikan Keadilan Bagi Orang Papua dan Tarik TNI, Polri dari Seluruh Tanah Papua”. Tujuan aksi yaitu menuntut keadilan atas pelanggaran hak warga sipil oleh aparat TNI dan Polri di seluruh tanah Papua. Mereka mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan aparat keamanan negara yang sewenang-wenang kepada masyarakat adat Papua.

 

Dalam aksi tersebut, dibacakan pernyataan sikap oleh Yeli Yikwa sebagai

Sekretaris HIPMAPAS dan diikuti bersama-sama. Ia membacakan pernyataan sikap tentang beberapa poin tuntutan yang dapat disimpulkan yaitu mengecam, mengadili, memecat, memenjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Papua. Pemerintah juga perlu untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Papua.

Serta, yang terpenting yaitu memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

 

Yeli mengatakan, “Kami berharap agar pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus dituntaskan dengan adil dan menindak tegas KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk turun ke lapangan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, se-tanah Papua.”

"Apabila belum selesai, maka mahasiswa Papua se-Indonesia, intelektual, tokoh adat, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh gereja, akan dilakukan mobilisasi besar-besaran,” tutur Yeli dalam menindaklanjuti aksi tersebut.

 

Melky, koordinator lapangan aksi yang juga sebagai mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Semarang, asal Papua menegaskan dalam orasinya, “Hari ini kita kasih tau kawan-kawan, agar masyarakat Indonesia bisa memahami kalau di Papua memang sudah tidak baik-baik, kawan-kawan.”

“Betul, kasih paham!”, jawab massa aksi menyetujui.

 

Pada awalnya, mereka melakukan long march dari depan Gedung Telkom, Pleburan hingga Polda Jateng. Aksi solidaritas ini dimulai dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. 

Para pelajar dan mahasiswa Papua akhirnya selesai dalam aksi solidaritasnya. Mereka berjalan kembali dari Polda Jateng hingga titik lokasi semula, depan Gedung Telkom, Pleburan. Tak lama setelah 15 menit beristirahat, pukul setengah 12 mereka beranjak pulang ke tempatnya masing-masing.

Aksi solidaritas ini tak hanya di Semarang, tapi juga sebelumnya pernah terlaksana di Yogyakarta dan Bandung.***


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nafas Pundenrejo dalam Perjuangan

Gambar
  (Malam perlawanan sebelum penanaman) Malam itu, bulan menyinari aktivitas warga Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati yang berkumpul sejak sore hingga pukul 22.00 WIB. Jumat, 27 September 2024 silam, belasan mahasiswa, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dan warga menggelar pertunjukkan seni. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap PT Laju Perdana Indah (LPI) yang sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan garapan petani Pundenrejo. Pasalnya, pada tanggal 27 September 2024, Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI sudah habis. Malam pertunjukkan seni yang sebagai bentuk protes warga, diisi oleh berbagai penampilan yang menyanyikan nafas perjuangan. Mulai dari Koalisi Anak-anak Pundenrejo, Sastra Sastro, pemaparan lukisan dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, hingga puisi yang dipersembahkan oleh beberapa mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) bertemakan perjuangan petani.   “ Di kampung kami tanah-tanah dikutuk, tetangga digusur, y...
Baca selengkapnya

Dilema Kepemilikan Tanah: Pemikiran Amatir Pencari Keadilan

Gambar
Miris dan menimbulkan dilema di masyarakat, "Masyarakat Pundenrejo kan  ga punya sertifikat tanah. Nah, secara bukti yang lebih legal adalah yang punya sertifikat tanah donk ?" Sontak, aku juga bingung kala itu.  Tapi, berkat beberapa pihak yang memberikan penjelasan bahwa lebih penting konstitusi yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dasar 1945 dan kemudian mengacu kepada  Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) daripada peraturan di bawahnya yang mengatur kepemilikan sertifikat tanah  masyarakat.  1. Utamakan Lex superior derogate legi inferiori untuk kemakmuran rakyat  Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Undang-undang yang lebih tinggi dari permasalahan sertifikat tanah ini yaitu UU Pasal 33 UUD 1945, hal itu berbunyi, "Bumi dan ai...
Baca selengkapnya