Menko Investasi Luhut Binsar, Bawa Haris-Fatia ke Meja Hijau: Masalah Tambang Papua!

 


   Luhut Binsar Pandjaitan bersaksi pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 8 Juni 2023. Sejak sekitar pukul 10.40 hingga 15.30 WIB. Hal ini terjadi karena podcast milik Haris Azhar yang membahas perlakuan kekerasan HAM kepada masyarakat adat Papua dan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta kepemilikan investasi saham tambang emas oleh pejabat negara, yang itu semua terjadi di Intan Jaya, Papua. Hal ini telah membuat Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi, merasa tersinggung serta menyatakan pencemaran nama baik terhadap dirinya, lalu mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh pengacara Luhut Binsar, bernama Juniver Girsang. Menko Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar.

   Berawal dari Podcast yang dimiliki oleh Haris Azhar dan mengundang Fatia Maulidiyanti serta Owi (nama panggilan). Haris Azhar adalah seorang pendiri Lokataru (Organisasi Advokasi Hukum dan HAM). Fatia Maudiyanti adalah koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Owi adalah Divisi Advokasi Walhi Papua (Wahana Lingkungan Hidup).

   Sepanjang video, mereka telah membahas tentang masalah tambang emas di Intan Jaya, Papua. Tambang itu telah melanggar hak asasi masyarakat adat sekitar pertambangan. Caranya seperti mengungsikan banyak masyarakat adat (termasuk bupati) sekitar pertambangan ke tempat pengungsian yang tidak layak, ada juga TNI maupun aparat keamanan yang dikerahkan demi menjaga proses penambangan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada gangguan masyarakat setempat.

   Mahasiswa sekitar Intan Jaya, Papua telah mengajukan protes tentang beberapa dampak lingkungan yang rusak, seperti pencemaran air, tanah, udara di sekitar penambangan dan juga adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat adat dengan pemangku kepentingan pertambangan emas setempat.

   Pertambangan emas di Papua dimiliki oleh Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk. Dalam podacast perbincangannya, Fatia mengatakan,“Nah, yang lebih besarnya itu ada (PT) Tobacon Bela Mandiri, anak perusahaannya Toba Sejahtera Group.” Lalu, Fatia juga menambahkan bahwa, “Tobacon ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Toba Sejahtera ini dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan”, “The Lord ya”, balas Haris.“Jadi, bisa dibilang Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua, hari ini”, tungkas Fatia.***


Sumber: Podcast Haris Azhar

 

Sumber: Podcast Youtube Channel: Haris Azhar


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Nafas Pundenrejo dalam Perjuangan

Gambar
  (Malam perlawanan sebelum penanaman) Malam itu, bulan menyinari aktivitas warga Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati yang berkumpul sejak sore hingga pukul 22.00 WIB. Jumat, 27 September 2024 silam, belasan mahasiswa, pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dan warga menggelar pertunjukkan seni. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap PT Laju Perdana Indah (LPI) yang sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai lahan garapan petani Pundenrejo. Pasalnya, pada tanggal 27 September 2024, Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI sudah habis. Malam pertunjukkan seni yang sebagai bentuk protes warga, diisi oleh berbagai penampilan yang menyanyikan nafas perjuangan. Mulai dari Koalisi Anak-anak Pundenrejo, Sastra Sastro, pemaparan lukisan dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, hingga puisi yang dipersembahkan oleh beberapa mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) bertemakan perjuangan petani.   “ Di kampung kami tanah-tanah dikutuk, tetangga digusur, y...
Baca selengkapnya

Aparat Keamanan Keparat: Siksa Papua, Wujud Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Gambar
  Sumber: HIPMAPAS Tepat pada 30 Maret 2024, Himpunan Pelajar & Mahasiswa Papua Kota Semarang (HIPMAPAS), melakukan aksi di depan gedung Polda Jawa Tengah. Aksi tersebut berjudul “Hentikan Kekerasan, Berikan Keadilan Bagi Orang Papua dan Tarik TNI, Polri dari Seluruh Tanah Papua”. Tujuan aksi yaitu menuntut keadilan atas pelanggaran hak warga sipil oleh aparat TNI dan Polri di seluruh tanah Papua. Mereka mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan aparat keamanan negara yang sewenang-wenang kepada masyarakat adat Papua.   Dalam aksi tersebut, dibacakan pernyataan sikap oleh Yeli Yikwa sebagai Sekretaris HIPMAPAS dan diikuti bersama-sama. Ia membacakan pernyataan sikap tentang beberapa poin tuntutan yang dapat disimpulkan yaitu mengecam, mengadili, memecat, memenjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di seluruh wilayah Papua. Pemerintah juga perlu untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga ...
Baca selengkapnya

Dilema Kepemilikan Tanah: Pemikiran Amatir Pencari Keadilan

Gambar
Miris dan menimbulkan dilema di masyarakat, "Masyarakat Pundenrejo kan  ga punya sertifikat tanah. Nah, secara bukti yang lebih legal adalah yang punya sertifikat tanah donk ?" Sontak, aku juga bingung kala itu.  Tapi, berkat beberapa pihak yang memberikan penjelasan bahwa lebih penting konstitusi yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dasar 1945 dan kemudian mengacu kepada  Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) daripada peraturan di bawahnya yang mengatur kepemilikan sertifikat tanah  masyarakat.  1. Utamakan Lex superior derogate legi inferiori untuk kemakmuran rakyat  Asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Undang-undang yang lebih tinggi dari permasalahan sertifikat tanah ini yaitu UU Pasal 33 UUD 1945, hal itu berbunyi, "Bumi dan ai...
Baca selengkapnya