write4ourfuture

Jika ingin berwelas asih dengan petani yang produksi nasi-nasimu, bisa dimulai dari meliterasikan diri tentang tanah rakyat yang dipatok "Tanah ini Milik Negara". Paradigma pembangunan NKRI tidak pernah kapitalis liberal  sepanjang konstitusi kita masih UUD 1945 dan dasar filosofinya Pancasila serta turunan Pasal 33 Ayat 1-3, salah satunya adalah UUPA 1960. Mengapa selalu gamang? Memang tokoh Marhaen diketemukan Ir Soekarno di Bandung Selatan, 96 tahun silam, tetapi mimpinya baru dirumuskan secara legal 63 tahun kemudian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)-lah, yang mewajibkan negara mengalokasikan gratis lahan sawah 2 hektar atau ekuivalen dua kalinya untuk lahan kering di daerah padat penduduk untuk setiap petani dengan anggota keluarga tujuh orang, menjadi harapan mimpinya. Itulah sebabnya setiap 24 September kita merayakan Hari Tani. Begitu lama dan penuh darah perjuangan untuk merdeka bagi bangsa Indonesia mendapatkan janji pemenuhannya. 

Ratusan orang, termasuk puluhan anak usia TK sampai SMA, hingga mahasiswa, tampak berkumpul di Tugu Muda pada hari Jumat (15/9) pagi. Mereka mengenakan ikat kepala kuning dan membentangkan berbagai poster warna-warni bergambar bumi serta spanduk: “Semarang Tenggelam Kalau Kita Diam”. Mereka kemudian berbaris menyanyikan lagu-lagu tentang peduli lingkungan dan alam, berjalan menuju Gerbang Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda. Pentas aspirasi menampilkan drama dengan pesan cintai bumi ini, flash mob, dan menyanyikan bersama lagu Heal the World. Hadir juga para pemenang lomba poster iklim untuk anak usia SD dan SMP untuk menerima penghargaan. Para peserta juga bergantian melakukan orasi dan baca puisi. Acara ditutup dengan doa dari sejumlah pemuka agama, baik Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha.  Ini keempat kalinya aksi Semarang Climate Strike digelar, sebagai bagian dari seruan kepedulian pada perubahan iklim sedunia atau Global Climate Strike. Di Indonesia sendiri, aksi climate strike

sumber:  sinpo.id Melawaskan debu truk muatan, melestarikan julukan “Jakarta Keras”. Mungkin itu awal kalimat yang tepat untuk aku yang merasa Tg. Priok setiap hari akan kiamat. Tg. Priok, tempatku tinggal selama lebih dari 10 tahun hidup di kota neo-Batavia ini. Seperti diperbudak dan dituntut, serba cepat dan keras. Bukanku mengeluh, tapi dari kejadian masa lalu. Tepat tiga puluh sembilan tahun yang lalu, terjadi gejolak amarah disana. Dua belas September, tahun 1984 merupakan salah satu “Tragedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia” (HAM), tercatat oleh sejarah pada Masa Orde Baru, yang dilakukan aparat pemerintah terhadap tuan-tuan penghuni Tanjung Priok. Tanjung Priok merupakan sebuah daerah paling pojok utara Jakarta, dimana tempat kapal-kapal nasional dan internasional berlabuh. Jujur saja, tanpa perlu embel-embel data, yaaah termasuk salah satu daerah si Jakarta yang miskin serta kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang luar desa yang merantau, supaya mereka dapat tetap hidup d

sumber: katadata    Reaksi pemerintah terhadap gugatan polusi udara tersebut bukti nyata bahwa negara hari ini tidak melihat pemenuhan hak asasi manusia atas udara bersih (yang dilindungi dalam konstitusi) sebagai prioritas.     Malah kebalikannya, melindungi kepentingan industri (termasuk batubara) dengan tidak adil. Para tergugat sudah berusaha untuk naik banding (yang lalu ditolak) dan malah sekarang proses kasasi untuk membatalkan keputusan pengadilan yg menyatakan kita sebagai warga Jakarta memang berhak atas udara bersih.    Ini juga menunjukkan pentingnya ranah pembuatan kebijakan untuk dirombak total agar tidak memungkinkan adanya konflik kepentingan, yang berupa inti sari dari eksistensi rakyat untuk memperjuangkan itu.    Kita semua bisa mendukung kerja-kerja koalisi ibu kota yang sudah mengompilasikan berbagai kajian, riset, policy paper, dan lainnya dari berbagai sumber yang sudah dibentuk menjadi tugas pemerintah (per sektor) yang perlu dilakukan untuk memastikan udara ber